KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN

Pendahuluan

 
 

Setelah mempelajari bab tentang sistem perekonomian di Indonesia, dan mengetahui macam-macam sistem ekonomi di seluruh dunia, sekarang akan di bahas beberapa elemen penting yang menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara.

Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan akan mempengaruhi perkonomian di suatu negara karena dengan mengetahui dan mempelajari hal tersebut, kita dapat mengetahui, menganalisis, dan menetukan hasil dari kebijakan ekonomi yang diajalankan suatu negara. Apakah mempunyai dampak positif? Apakah berjalan dengan baik? Dan dapat menentukan kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara.

 

Kemiskinan

adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

• Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
  
• Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
  
• Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
  

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu :

1. Kemiskinan relatif
   

   Konsep yg mengacu pada garis kemiskinan yakni ukuran kesenjangan dalam
   

   distribusi pendapatan. Kemiskinan relatifè proporsi dari tingkat pendapatan
   

   rata-rata.
   

2. Kemiskinan absolute (ekstrim)
   

   Konsep yg tidak mengacu pada garus kemiskinan yakni derajad kemiskinan dibawah dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi.
   

   
    

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001, 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari. Dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari.

Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

Kesenjangan

• Kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugerah awal (Endowment Factor). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, Sadono, 1976).
  
• Menurut Mydral (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan mengakibatkan pengaruh yang merugikan (backwash effects) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effects) yang dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibakan kesenjangan antar daerah (Arsyad,Lincolin, 1999:129).
  
• Adelman dan Moris berpendapat bahwa kesenjangan pendapatan di daerah ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran negara, sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimensi structural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, Mudrajad,1997:111).
  

 

Berikut adalah sekilas sejarah kemiskinan dan distribusi pendapatan di Indonesia :

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan dan perencanaan pembangunan Orde Baru adalah pembangunan dipusatkan di Jawa (khususnya diJakarta) dengan harapan akan terjadi "Trickle Down Effect" dengan orientasi pada pertumbuhan yang tinggi.

 

Strategi Pembangunan.

Pada awal pemerintah orde baru percaya bahwa proses pembangunan ekonomi akan menghasilkan Trikle down effectè Hasil pembangunan akan menetes ke sector-sektor lain dan wialayah Indonesia lainnya.

 

Fokus pembangunan ekonomi pemerintahè Mencapai laju pertumbuhan ekonomi yg tinggi dalam waktu yang singkat melalui pembangunan pada:

 

a. Wilayah yang memiliki fasilitas yang relative lengkap (pelabuhan, telekomunikasi, kereta api, kompleks industri, dll) yakni di P. Jawa khsususnya Jawa Barat.

b. Sektor-sektor tertentu yang memberikan nilai tambah yang tinggi.

 

Hasil strategi pembangunanè Kurang efektif.

 

a. 1980 – 1990è Laju pertumbuhan ekonomi (PDB) tinggi

b. Kesenjangan semakin besar (jumlah orang miskin semakin banyak)

 

Perubahan strategi pembangunan

 

Berdasarkan hasil pembangunan tsb, mulai PELITA 3 pemerintah merubah tujuannya menjadi mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Strategiè     a. Konsentrasi pembangunan diseluruh Indonesia

            b. Pembangunan untuk seluruh sektorè pengembangan sektor

             pertanian melalui berbegai program seperti transmigrasi, industri

padat karya, industri rumah tangga

 

Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan.

 

Data 1970 – 1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi.

Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan simiskin.

 

Penelitian di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 198an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal 1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC's dan DC's seperti Indonesia, Thaliland, Inggris dan Swedia.

 

Janti (1997) menyimpulkan è semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga.

 

Hipotesis Kuznetsè ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

 

Dengan data cross sectional (antara negara) dan time series, Simon Kuznets menemnukan bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik.

 

Tingkat Kesenjangan

 

 

 

 

 

            Tingkat Pendapatan Per Kapita

 

Hasil ini menginterpretasikan: Evolusi distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan (ekonomi industri) è Pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi dan akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun karena sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja dari desa atau produksi atau penciptaan pendapatan dari pertanian lebih kecil.

Banyak studi untuk menguji hipotesis Kuznets dengan hasil:

1. Sebagian besar mendukung hipotesis tersebut, tapi sebagian lain menolak
   

1. Hubungan positif pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan hanya dalam jangka panjang dan ada di DC's
   
2. Kurva bagian kesenjangan (kiri) lebih tidak stabil daripada porsi kesenjangan menurun sebelah kanan.
   

 

Deininger dan Squire (1995) dengan data deret waktu mengenai indeks Gini dari 486 observasi dari 45 LDC's dan DC's (tahun 1947-1993) menunjukkan indeks Gini berkorelasi positif antara tahun 1970an dengan tahun 1980an dan 1990an.

Anand dan Kanbur (1993) mengkritik hasil studi Ahluwalia (1976) yang mendukung hipotesis Kuznets. Keduanya menolak hipotesis Kuznets dan menyatakan bahwa distribusi pendapatan tidak dapat dibandingkan antar Negara, karena konsep pendapatan, unit populasi dan cakupan survey berbeda.

Ravallion dan Datt (1996) menggunakan data India:

• proxy dari pendapatan perkapita dengan melogaritma jumlah produk domestik (dalam nilai riil) per orang (1951=0)
  
• proxy tingkat kesenjangan adalah indeks Gini dari konsumsi perorang (%)
  

Hasilnya menunjukkan tahun 1950an-1990an rata-rata pendapatan perkapita meningkat dan tren perkembangan tingkat kesenjangan menurun (negative).

Ranis, dkk (1977) untuk China menunjukkan korelasi negative antara pendapatan dan kesenjangan.

 

Hubungan Pertumbuhan dan Kemiskinan.

Hipotesis Kuznets: Pada tahap awal pembangunan tingkat kemiskinan meningkat dan pada tahap akhir pembangunan tingkat kemiskinan menurun.

Faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan:

1. Pertumbuhan
   
2. Tingkat pendidikan
   
3. Struktur ekonomi
   

 

Wodon (1999) menjelaskan hubungan pertumbuhan output dengan kemiskinan diekspresikan dalam:

Log G_kt = α + βLog W_kt + α_t + ∑_kt

Dimana:

• G_kt : Indeks gini untuk wilayah k pada periode t
  
• W_kt : Rata-rata konsumsi/pendapatan riil (rasio kesejahteraan) diwilayah k pada periode t
  
• α_t    : Efek lokasi yang tetap
  
• ∑_kt : Term kesalahan
  

 

Dalam persamaan tersebut, elastisitas ketidakmerataan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan merupakan komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan.

 

• g : efek bruto (ketimpangan konstan)
  
• l : efek neto (efek dari perubahan ketimpangan)
  
• b : elatisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan
  
• d : elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan
  

 

 

 

 

maka,

Λ = γ + βδ

Elatisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan dan elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan diperoleh dengan persamaan:

Log P_kt = w + Log W_kt + Log G_kt + w_k + v_kt

Dimana:

 

• P_kt : Kemiskinan diwilayah k pada periode t
  
• G_kt : Indeks gini untuk wilayah k pada periode t
  
• W_kt : Rata-rata konsumsi/pendapatan riil (rasio kesejahteraan)
  

diwilayah k pada periode t

• W_k : efek-efek yang tetap
  
• v_kt :term kesalahan
  

 

Studi empiris di LDC's menunjukkan ada korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Studi lain menunjukkan bahwa kemiskinan berkorelasi dengan pertumbuhan output (PDB) atau Pendapatan nasional baik secara agregat maupun disektor-sektor ekonomi secara individu.

 

1. Ravallion dan Datt (1996) dengan data dari India menemukan bahwa pertumbuhan output disektor-sektor primer khususnya pertanian jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan dengan sector sekunder.
   
2. Kakwani (2001) untuk data dari philipiana menunjukkan hasil yang sama dengan Ravallion dan Datt. Peningkatan output sektor pertanian 1% mengurangi jumlah kemiskinan 1% lebih sedikit. Peningkatan output sektor industri 1% mengurangi jumlah kemiskinan 0,25 saja.
   
3. Mellor (2000) menjelaskan ada tendensi partumbuhan ekonomi (terutama pertanian) mengurangi kemiskinan baik secara mangsung maupun tidak langsung.
   
4. Hasan dan Quibria (2002) menyatakan ada hubungan antara pertumbuhan dengan kemiskinan
   
5. ADB (1997) untuk NIC's Asia Tenggara (Taiwan, Korsel, dan Singapura) menunjukkan pertumbuhan output di sector industri manufaktur berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan
   
6. Dolar dan Kraay (2000) menunjukkan elastisitas pertumbuhan PDB (pendapatan) perkapita dari kelompok miskin adalah 1% (pertumbuhan rata-rata 1% meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 1%).
   
7. Timmer (1997) menyimpulkan bahwa elastisitas pertumbuhan PDB (pendapatan) perkapita dari kelompok miskin adalah 8% artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi
   

 

Untuk mengukur pengaruh pertumbuhan sektoral terhadap tingkat kemiskinan digunakan:

Ln P= a + b₁ Ln Y₁ + b₂ Ln Y₂ + b₃ Ln Y₃ + u + R

Dimana:

P : Fraksi dari jumlah populasi dengan pengeluaran konsumsi dibawah pengeluaran minimum yang telah ditetapkan sebelumnya (garis kemiskinan)

Y : Tingkat output per kapita untuk sector pertanian, inustri pengolahan, dan jasa

u dan R:term kesalahan

 

Ada korelasi yang negative antara tingkat pendapatan dan kemiskinan (semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, semakin rendah tingkat kemiskinan). Nilai koefisien korelasi untuk 4 wilayah.

Asia TimurAmerika LatinAsia SelatanAfrika Sub-SaharaINC-0,03
(-0,03)0,26
(1,79)0,31
(3,31)0,17
(1,72)LnY-1,60
(-9,36)-1,13
(-6,11)-0,82
(-10,12)-0,71
(-4,53)Adj. R20,840,680,830,93Observasi701076748
Hasil penelitian per sector:

Asia TimurAmerika LatinAsia SelatanAfrika Sub-SaharaINC0,05
(0,6)0,3
(2,32)0,36
(3,95)0,08
(0,78)LnYpertanian0,40
(0,66)-0,33
(-1,47)-1,17
(-4,29)-0,32
(-3,05)LnYindustri-1,31
(-4,28)0,28
(1,21)-0,03
(-0,2)-0,03
(-0,31)LnYjasa0,02
(0,08)-1,21
(-4,88)-0,22
(-1,3)-0,16
(-1,55)Adj. R20,840,710,870,93Observasi701076748
Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan.

Cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan dengan:

Pendekatan Asiomatic mencakup:

The Generalied Entropy (GE)
 

 

GE( ) = (1/(α²-α)

n=jumlah individu/orang dalam sampel

y_i=pendapatan individu (i=1,2,…n)

= (1/n) adalah ukuran rata-rata pendapatan

Nilai GE terletak 0 sampai ∞. Nilai GE 0 berarti distribusi pendapatan merata dan GE bernilai 4 berarti kesenjangan yang sangat besar.

α = mengukur besarnya perbedaan antara pendapatan dari kelompok yang berbeda didalam distribusi tersebut dan mempunyai nilai riil

    
 

1. Ukuran Atkinson
   

   
    

   A = 1 -
   

   
    

   ϵ=parameter ketimpangan, 0<ϵ<1, semakin tinggi nilai ϵ, semakin tidak seimbang pembagian pendapatan.
   

   Nilai α dari 0 sampai 1. Nilai 0 berarti tidak ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan
   

   
    

2. Koefisien Gini
   

Gini = (1/2n²-

Nilai koefisien Gini dari 0 sampai 1. Nilai 0 berarti kemerataan sempurna dan nilai 1 berarti ketidakmerataan sempurna (satu orang/kelompok orang disuatu Negara menikmati semua pendapatan Negara).

 

Ide dasar perhitngan koefisien Gini adalah Kurva Lorenz

 

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi komulatif pendapatan nasional diberbagai lapisan penduduk. Sumbu vertical è presentase komulatif pendapatan nasional & Sumbu horizontal è persentase komulatif penduduk.

 

 

• a. Semakin dekat dg diagonal,     100    
  

  semakin merata pendapatan        
  

                               80
  

  • b. Semakin jauh dg diagonal        
    

    s semakin tidak merata pendapatan     60
    

                     50
    

                     40
    

                    
     

                     20     
    

                         
     

                 0          
    

                           10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
    

    
     

    
     

    
     

    Indeks/Rasio Gini merupakan koefisien yang berkisar 0 sampai 1, yang menjelaskan kadar ketimpangan distribusi pendapatan nasional.
    

    
     

    • Semakin kecil angka ini, semakin merata distribusi pendapatan
      
    • Semakin besar angka ini, semakin tidak merata distribusi pendapatan
      

      
       

      Angka Gini ini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz. Semakin kecil angka ini ditunjukkan kurva lorenz yang mendekati diagonal yang berarti kecil luas area dan sebaliknya.
      

      
       

      n
      

      G = 1 - ∑ ( X _t+1 – Xi ) ( Yi + Y _t+1)
      

      1
      

      n
      

      G = 1 - ∑ fi (Yi + Y _t+1)
      

      1
      

      G = Rasio Gini
      

      fi = Proporsi Jumlah Rumah Tangga dalam kelas t
      

      Xi = Proporsi Jumlah Komulatif Rumah Tangga dalam kelas t
      

      Yi = Proporsi Jumlah Komulatif Pendapatan dalam kelas t
      

    
     

1. Kriteria Bank Dunia.
   

   
    

       Bank dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan:
   

• 40 % penduduk berpendapatan terendahè Penduduk termiskin
  
• 40 % penduduk berpendapatan menengah
  
• 20 % penduduk berpendapatan tinggi
  

 

 

KLASIFIKASI	DISTRIBUSI PENDAPATAN
Ketimpangan Parah	40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati < 12 % pendapatan nasional
Ketimpangan Sedang	40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 - 17 % pendapatan nasional
Ketimpangan Lunak (Distribusi Merata)	40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati > 17 % pendapatan nasional

 

Pertengahan tahun 1997 Pendapatan per kapita Indonesia $ US 1,000 dengan 10 % penduduk saja yang menikmati 90% pendapatan nasional dan 90 % penduduk yang menikmati 10% pendapatan nasional berarti pemerataan pendapatan pendapatan masih kurang.

 

Perbandingan Indonesia dengan Swiss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Indonesia                    Swiss

 

Rasio Angka Gini.

Tahun	Kota	Desa	Nasional
1965	0,34	0,35	0,35
1970	0,33	0,34	0,35
1976	0,35	0,31	0,34
1978	0,38	0,34	0,40
1980	0,36	0,31	0,34
1981	0,33	0,29	0,33
1984	0,32	0,28	0,33
1986	0,32	0,27	0,33
1987	0,32	0,26	0,32
1990	0,34	0,25	0,32
1993	0,33	0,26	0,34
1994	0,34	0,26	0,34
1995	0,35	0,27	0,35
1996	0,35	0,27	0,36
1997	0,35	0,26	0,37

 

• Tahun 1065 – 1970 laju rata-rata pertahun PDB 2,7 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,35
  
• 1971 – 1980 laju rata-rata pertahun PDB 6 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,4
  
• Tahun 1065 – 1970 laju rata-rata pertahunPDB 2,7 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,35
  
• 1981 – 1990 laju rata-rata pertahun PDB 5,4 % dengan angka Gini rat-rata per per tahun 0,3
  

 

 

 

 

Foster (1984) memperkenalkan 3 indkator untuk mengukur kemiskinan:

1. The incidence of poverty (rasio H) yaitu % dari populasi yang hidup adlam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan
   
2. The depth of poverty yaitu menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Poverty Gap Index / indeks jarak kemiskinan (IJK) yaitu mengestimasi jarak pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai proporsi dari garis tersebut.
   

   
    

   P_a = (1/n) ^a untuk semua y_i <z
   

   Indeks P_a sensitive terhadap distribusi, jika a>1.
   

   = perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan dari kelompok ke I keluarga miskin (y_i) dalam bentuk % dari garis kemiskinan.
   

   ^a=
   % eksponen dari besarnya pendapatan yang tekor dan jika dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi dengan jumlah populasi, maka akan menghasilkan indeks P_a.
   

   
    

3. The severity of poverty/Distributionally Sensitive Index yaitu mengukur tingkat keparahan kemiskinan dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK) atau mengetahui intensitas kemiskinan.
   

Peneliti lain memasukkan 2 faktor lain yakni rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar orang miskin. Semakin rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, semakin besar gap pendapatan antar orang miskin sehingga kemiskinan bertambah besar. Dengan memasukkan 2 faktor tersebut, maka muncul Indeks Kemiskinan Sen:

 

S = H [I + (1-I)Gini]

 

I adalah jumlah rata-rata difisit pendapatan dari orang miskin sebagai % dari garis kemiskinan.

Koefisien Gini mengukur ketimpangan antar orang miskin.

Jika salah satu factor ini naik, maka kemiskinan meningkat.

 

Perubahan pola distribusi pendapatan dipedesaan disebabkan oleh:

1. Urbanisasi jaman ordebaru sangat pesat
   
2. Struktur pasar dan besar distorsi yang berbeda antara kota dan desa. Desa memiliki jumlah sektor, output per sektor, dan pendapatan perkapita lebih kecil daripada kota.
   
3. Dampak positif pembangunan nasional yang berbentuk: (a) berbagai kegiatan ekonomi di desa (perdagangan, industry dan jasa); (b) Produksitivitas dan pendapatan TK pertanian dan penggunaan teknologi pertanian meningkat; dan (c) pemanfaatan SDA yang lebih baik di desa.
   

   
    

   
    

   Perubahan tingkat upah (W) di desa dan kota dalam rupiah per bulan.
   

Tahun	Kota	Desa	Rasio D/K
1986	Rp 88.073	Rp 59.237	67
1990	115.835	66.395	57
1997	288,498	186.753	65

 

 

Bukti empiris hipotesis U terbalik di Indonesia tahun 1960an sampai 1990an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribusi dari 1,2 milyar penduduk miskin di dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari US1 per hari tahun 1998.

 

Europe and central Asia	2%
Middle East and North Africa	0.50%
South Asia	43.50%
Latin America and The Caribbean	6.50%
East Asia and Pasific	23.20%
Africa -SubSaharan	24.30%

 

 

 

Sumber: World Bank

 

Perubahan tingkat kemiskinan dan GDP per kapita di Asia.

 

Negara	Kemiskinan				Perubahan Tahunan
	Tahun	%	Tahun	%	Kemiskinan per kapita	PDB Riil
Bangladesh	1992	58,8	1996	53,1	-2,5	3,1
Cina	1994	8,4	1996	6	-15,5	10,5
India	1992	40,9	1994	35	-7,5	3,3
Indonesia	1990	15,1	1996	15,7	0,6	6,2
Korsel	1994	16,4	1995	12,3	-25	7,3
Malaysia	1995	9,6	1997	6,8	-15,8	4,2
Pakistan	1993	22,4	1997	31	8,5	1,5
Philipina	1994	40,6	1997	36,8	-3,2	2,6
Taiwan	1996	0,5	1997	0,5	0	5,3
Thailand	1994	16,3	1996	11,4	-16,4	7,7
Vietnam	1996	19,2	1997	17,7	-8	7,4

 

 

Kebijakan Anti kemiskinan.

 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan disajikan dan gambar berikut ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb.

 

World bank (1990) peprangan melawan kemiskinan melalui:

1. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya
   
2. Pengembangan SDM
   
3. Membuat jaringan pengaman social bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik social atau wilayah yang terisolasi
   

 

World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:

1. Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat local.
   
2. Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan pengaman yang lebih komprehensif
   
3. Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.
   

 

ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:

1. Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan
   
2. Pengembangan social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan social
   
3. Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan
   
4. Factor tambahan:
   

• Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar
  
• Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah
  

 

Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan:

1. Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan
   
2. Jangka menenga\h dan panjang mencakup:
   

• Pembangunan dan penguatan sector swasta
  
• Kerjasama regional
  
• Manajemen APBN dan administrasi
  
• Desentralisasi
  
• Pendidikan dan kesehatan
  
• Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
  
• Pembagian tanah pertanian yang merata
  

 

 

DAFTAR PUSTAKA :

 

kuswanto.staff.gunadarma.ac.id

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://estiningtyas.wordpress.com/2011/03/08/neraca-pembayaran-dan-pendapatan-nasional/

 

Read More..

NERACA PEMBAYARAN DAN PENDAPATAN NASIONAL

Pendahuluan
 
Tulisan ini membahas tentang Neraca pembayaran dan Pendapatan sosial.Di dalam Neraca pembayaran akan di jelaskan tentang tujuan utama dan komponen-komponen dari Neraca pembayaran.Didalam Pendapatan nasional juga akan dijelaskan ini lebih rinci lagi dengan disertakan cara menghitungnya.
Dengan membaca tulisan ini anda diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan mengenai Neraca pembayaran,Pendapatan nasional serta dapat menghitung GDP,GNP,NNP,NNI,PI dan DI.

Orang Indonesia makan Pizza. Orang Italia membeli rempah-rempah dari Tanzania. Orang Afrika membeli minyak dari Kuwait. Orang Arab membeli kamera buatan Jepang. Orang Jepang berlibur ke Bali. Barang kerajinan Bali diekspor ke manca negara. Globalisasi membuat pertukaran barang dan jasa telah melampaui batas-batas negara. Revolusi dalam bidang-bidang telekomunikasi, transportasi dan turisme membuat globalisasi semakin tak terelakkan oleh negara manapun. Dunia terasa menjadi sempit.

Ahli-ahli ekonomi secara sederhana memandang perdagangan internasional adalah perluasan dari perdagangan domestik. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa yang terjadi melampaui batas-batas negara.. Pada dasarnya perdagangan diperlukan karena tidaklah mungkin setiap individu, wilayah, atau negara melakukan swasembada untuk semua jenis kebutuhannya. Selain sama sekali tidak efisein, tidak semua sumber daya yang diperlukan untuk swasembada dapat diperoleh seluruhnya di wilayah atau negara tersebut. Contoh, Jakarta tidak mungkin dapat melakukan swasembada apel, karena selain kondisi geografis dan iklim yang tidak sesuai untuk tanaman apel, juga jauh lebih baik mendatangkan apel dari wilayah lain, seperti Malang. Indonesia tidak mungkin dapat melakukan swasembada tempe karena produksi kedelai dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan akan tempe dalam negeri.

Secara teoritis, apa sebenarnya manfaat dari perdagangan pada umumnya dan perdagangan internasional khususnya? Negara akan mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional karena adanya spesialisasi. Spesialisasi berarti setiap negara memproduksi barang atau jasa tertentu lebih banyak dari kebutuhan konsumsi warganya, serta barang dan jasa lain lebih sedikit dari kebutuhan konsumsi warganya. Dengan perdagangan, setiap individu, wilayah, atau negara dapat memusatkan perhatiannya untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat mereka lakukan dengan efisien, dan melakukan perdagangan untuk memperoleh barang dan jasa lain yang tidak diproduksinya.

Ada 3 alasan utama terjadinya perdagangan internasional :

1. Keanekaragaman kondisi faktor produksi. Negara yang berada pada daerah tropis, seperti Indonesia, tentunya dapat melakukan spesialisasi untuk menghasilkan kopi dan karet, sementara negara seperti Kanada memproduksi gandum dan kentang.

2. Penghematan biaya. Dalam rentang output tertentu, biaya rata-rata produksi biasanya akan menurun sejalan dengan meningkatnya output. Coca Cola Company, Sony, Microsoft, menikmati biaya rata-rata produksi yang rendah dengan adanya perdagangan internasional yang memungkinkan mereka menjual produknya di pasar global.

3. Prinsip keunggulan komparatif. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap negara akan memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang dapat mereka produksi dengan lebih efisien dibanding negara lain. Sebaliknya mereka akan mengimpor barang dan jasa yang biaya produksinya relative lebih tinggi daripada negara lain.


Neraca Pembayaran

Untuk mengetahui apa yang terjadi pada perdagangan internasional pemerintah suatu negara mencatat transaksi antar negara. Pencatatan transaksi tersebut dilakukan dalam Rekening Neraca Pembayaran. Rekening neraca pembayaran terdiri dari tiga bagian utama yaitu (i) Neraca Transaksi Berjalan (Current Account), (ii) Neraca Modal (Capital Account), dan (iii) Transaksi Pemerintah.

Neraca Transaksi Berjalan

Neraca transaksi berjalan mencatat pembayaran yang timbul dari perdagangan barang dan jasa antar negara. Neraca ini terdiri dari neraca perdagangan yang mencatat pembayaran dan penerimaan yang datang dari impor dan ekspor barang-barang berwujud. Yang kedua adalah transaksi jasa, yang mencatat pembayaran dan penerimaan yang datang dari perdagangan jasa dan penggunaan modal.

Neraca Modal

Neraca modal mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan lalu lintas modal keuangan internasional. Perlu dibedakan antara modal jangka pendek dan modal jangka panjang. Modal jangka pendek adalah dana yang masuk atau keluar dalam/dari suatu negara dalam bentuk aktiva yang sangat likuid atau mudah diuangkan, misalnya rekening bank atau deposito. Modal jangka panjang adalah dana yang masuk atau keluar dalam/dari suatu Negara yang diinvestasikan dalam bentuk asset yang kurang likuid, misalnya obligasi jangka panjang, atau dalam bentuk modal fisik misalnya pabrik.

Dua kelompok utama dalam neraca modal jangka panjang adalah investasi langsung dan investasi portofolio. Perbedaan di antara keduanya adalah jawaban dari pertanyaan apakah kemudian investor memiliki hak suara dan hak mengendalikan secara langsung. Investasi langsung berkaitan dengan dengan perubahan pada kepemilikan bukan warga negara atas perusahaan domestik, dan kepemilikan warga negara atas perusahaan asing. Bentuk-bentuknya antara lain adalah pendirian pabrik dan pengambilalihan perusahaan dimana terjadi perubahan kekuasaan pengendalian perusahaan. Di lain pihak, investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk obligasi atau saham minoritas yang tidak melibatkan pengendalian secara langsung.

Transaksi Pemerintah

Yaitu semua transaksi dana cadangan devisa yang dipegang oleh pemerintah dalam hal ini bank sentral. Bank sentral menyimpan dana cadangan yang mereka gunakan untuk membeli dan menjual di pasar valuta asing. Sebagian dari cadangan dapat berupa emas, sebagian berupa valuta asing, sebagian lagi berupa hak kliam atas berbagai mata uang asing, dan sebagian lainnya dalam bentuk Special Drawing Right (SDR), yaitu semacam mata uang internasional yang dikuasai oleh International Monetary Fund (IMF). Setiap negara mendapat jatah SDR yang dijamin dengan emas. SDR hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran tanpa harus meminta persetujuan dari IMF.


Sekilas Neraca Pembayaran Indonesia

Sejak terjadinya krisis ekonomi, data neraca pembayaran Indonesia menunjukkan gejolak yang cukup signifikan. Anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang secara teoritis seharusnya dapat meningkatkan penerimaan ekspor ternyata tidak terjadi. Selama periode krisis ekonomi yang diawali pada pertengahan tahun 1997, nilai ekspor non migas Indonesia justru mengalami penurunan sebesar 7,47 persen pada tahun 1998 dan 4,44 persen pada tahun 1999, padahal pada periode yang sama Rupiah terdepresiasi hampir 300 persen terhadap US$. Empat faktor yang disinyalir menjadi penyebab buruknya kinerja ekspor non migas Indonesia adalah kegagalan sistim perbankan menjalankan fungsi intermediasi sehingga tidak mendukung kegiatan eksportir, melemahnya pasar regional, tingginya komponen impor dari produk ekspor Indonesia, dan ketidakstabilan sosial dan politik dalam negeri Indonesia. Namun demikian volume ekspor non migas Indonesia justru meningkat selama periode tersebut. Kenyataan ini membuktikan bahwa keempat faktor di atas tidak cukup valid dalam menjelaskan penyebab buruknya kinerja ekspor non migas Indonesia. Buruknya kinerja ekspor non migas Indonesia selama periode krisis lebih banyak disebabkan oleh anjloknya harga ekspor. Krisis ekonomi disinyalir juga melanda Negara-negara tujuan ekspor sehingga kesulitan menyerap produk ekspor non migas Indonesia.

Data neraca pembayaran Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan 2004 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Apa arti angka-angka yang tertera dalam tabel di atas? Mari kita bahas beberapa yang penting..


Export of Goods menggambarkan keseluruhan nilai barang yang kita ekspor ke luar negeri sehingga mendatangkan devisa. Sedangkan Import of Goods menggambarkan keseluruhan nilai barang yang kita impor dari luar negeri sehingga mengurangi devisa. Dari kedua komponen tersebut terlihat bahwa kecenderungan yang terjadi adalah peningkatan nilai impor yang lebih besar daripada nilai ekspor. Akibatnya surplus perdagangan barang kita cenderung menurun mulai tahun 2000. Dr. Sritua Arief dalam salah satu artikelnya menyatakan bahwa kandungan impor produk-produk tertentu di sektor industri berkisar antara 80 persen hingga 90 persen. Produk-produk tersebut adalah produk tekstil, garmen, kimia, produk kertas, plastic, produk metal, kaca, besi dan baja, keramik, produk kulit, alat-alat transport, elektronik, permesinan listrik dan pesawat terbang. Ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor sangat menguras devisa. Ini tentunya bukan pertanda baik.

Services (netto) menggambarkan selisih netto antara pembayaran dari kita atas jasa pihak luar negeri dan penerimaan dari luar negeri atas jasa kita yang dipakai pihak luar negeri.

Dari neraca perdagangan barang-barang dan jasa-jasa kita dapatkan angka surplus/defisit Neraca Transaksi Berjalan. Pada tahun 1999 surplus neraca transaksi berjalan kita mencapai 5,8 miliar US$, pada tahun 2000 naik menjadi 7,9 miliar US $ sebelum kemudian turun menjadi 6,9 miliar US$ pada tahun 2001. Pada tahun 2002 surplus neraca transaksi berjalan kita kembali naik menjadi 7,4 miliar US$. Estimasi pada tahun 2003 turun menjadi 5,1 miliar US$ dan proyeksi tahun 2004 diperkirakan sebesar 4,2 miliar US$.

Official Capital (netto) menunjukkan selisih netto penerimaan modal pemerintah setelah dikurangi pelunasan pinjaman. Sedangkan angka Private Capital (netto) menunjukkan selisih netto modal swasta yang masuk ke Indonesia setelah dikurangi dengan modal swasta yang keluar. Menarik untuk diamati disini adalah tingginya angka modal swasta yang keluar pada tahun 1999, 2000, dan 2001 yang berturut-turut mencapai 9,9 miliar US$, 9,9 miliar US$ dan 8,3 miliar US$. Bandingkan dengan tahun 2002 yang hanya sebesar 1,5 miliar US$. Memang pada tahun-tahun tersebut disinyalir terjadi pelarian modal swasta secara besar-besaran akibat stabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang bergejolak.


Setelah mempelajari bab diatas, sekarang akan di bahas beberapa elemen penting yang menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara.
Neraca pembayaran, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau GDP, dan produk nasional bruto atau GNP adalah elemen-elemen penting dalam suatu perekonomian negara, karena dengan mengetahui dan mempelajari ke empat hal tersebut, kita dapat mengetahui, menganalisis, dan menetukan hasil dari kebijakan ekonomi yang diajalankan suatu negara. Apakah mempunyai dampak positif? Apakah berjalan dengan baik? Dan dapat menentukan kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara.

Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.

1. Siklus aliran pendapatan (circular flow) dan interaksi antar pasar.
    a. Siklus Aliran Pendapatan (Cirlular Flow)
        Model circular flow membagi perekonomian menjadi empat sector :
        • Sektor Rumah Tangga (Household Sector)
        • Sektor Perusahaan (Firms Sector)
        • Sektor Pemerintah (Government Sector)
        • Sektor Luar Negeri (Foreign Sector)

    b. Tiga Pasar Utama (Three Basic Markets)

       Untuk analisis ekonomi makro, pasar-pasar yang begitu byk dikelompokkan menjadi tiga pasar utama

       • Pasar Barang Dan Jasa (Goods And Services Market)
       • Pasar Tenaga Kerja (Labour Market)
       • Pasar Uang Dan Modal (Money And Capital Market)

2. Metode penghitungan pendapatan nasional

Ada tiga cara perhitungan pendapatan nasional, yaitu metode output (output approach), metode pendapatan (income approach), dan metode pengeluaran (exspenditure approach). Masing-masing metode (pendekatan) melihat pendapatan nasional dari sudut pandang yang berbeda, tetapi hasilnya saling melengkapi.

a. Metode Output (Output Approach) Atau Metode Produksi
Menurut metode ini, PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi.

b. Metode Pendapatan (Income Approach)
Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas factor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

c. Pengeluaran (Exspenditure Approach)
menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian :
• Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)
• Pengeluaran Investasi (Investment Expenditure)
• Konsumsi Pemerintah (Government Consumption)
• Ekspor Neto (Neto Export)

3. Beberapa Pengertian Dasar Tentang Perhitungan Agregatif

tujuan perhitungan output maupun pengeluaran dan ukuran-ukuran agregat lainnya adalah untuk menganalisis dan menentukan kebijakan ekonomi guna memperbaiki atau meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Beberapa pengertian yang harus di pelajari berkaitan dengan hal tersebut adalah :
a. Produk Domestic Bruto (Gross Domestic Products)
b. Produk Nasional Bruto (Gross National Products)
c. Produk Nasional Neto (Net National Products)
d. Pendapatan Nasional (National Income)
e. Pendapatan Personal (Personal Income)
f. Pendapatan Personal Disposable (Disposable Personal Income)

4. PDB harga berlaku dan harga konstan 

Nilai PDB suatu periode tertentu sebenarnya merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang di hasilkan. Sebagai contoh : PDB 2007 adalah hasil perkalian antara harga barang tahun 2007 dengan jumlah barang yang di produksi tahun 2007.
Untuk memperoleh PDB harga konstan, kita harus menentukan tahun dasar (based year), yang merupakan tahun dimana perekonomian berada dalam kondisi baik atau stabil. Dan harga barang pada tahun tersebut dapat kita gunakan sebagai harga konstan.

5. Manfaat Dan Keterbatasan Perhitungan PDB

a. Perhitungan PDB Dan Analisa Kemakmuran
Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu Negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. Angka tersebut dikenal sebagai angka PDB per kapita.
Biasanya makin tinggi angka PDB perkapita, kemakmuran rakyat di anggap makin tinggi. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) juga menggunakan angka PDB perkapita untuk menyusun kategori tingkat kemakmuran suatu Negara.

b. Perhitungan PDB Dan Masalah Kesejahteraan Social
Perhitungan PDB maupun PDB perkapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan social suatu masyarakat. Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang di pakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik.
Masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak di perhatikannya dimensi nonmaterial. Sebab PDB hanya menghitung output yang di anggap memenuhi kebutuhan fisik atau materi yang dapat di ukur dengan nilai uang.

c. PDB Per Kapita Dan Masalah Produktivitas
Sampai batas-batas tertentu, angka PDB perkapita dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu Negara. Untuk memperoleh perbandingan prokditivitas antar Negara, ada beberapa hal yang perlu di pertimbangkan :
• Jumlah dan komposisi penduduk
• Jumlah dan struktur kesempatan kerja
• Faktor-faktor nonekonomi

d. Penghitungan PDB Dan Kegiatan-Kegiatan Ekonomi Tak Tercatat
(Underground Economy)
Angka statistik PDB Indonesia yang di laporkan oleh badan pusat statistik hanya mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu statistik PDB belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu Negara.
Di Negara-negara berkembang, keterbatasan kemampuan pencatatan lebih di sebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih di dominasi oleh kegiatan pertanian dan informal.

KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

1. PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product)
Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan

2. PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product)
PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada di luar negeri.
Rumus
GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

3. NNP (Net National Product)
NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.
Rumus :
NNP = GNP – Penyusutan

4. NNI (Net National Income)
NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax)
Rumus :
NNI = NNP – Pajak tidak langsung

5. PI (Personal Income)
PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.
Rumus :
PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan )

6. DI (Disposible Income)
DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.
Rumus :
DI = PI – Pajak langsung

Catatan Penutup

Sebagai catatan penutup patut dikutip pendapat Dr. Sritua Arief yang menyatakan bahwa Indonesia harus segera memformulasikan kebijakan yang komprehensif terutama menyangkut pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri, penggunaan devisa nasional, manajemen kredit, prioritas investasi, rasionalisasi sektor industri, pengaturan investasi asing, dan tata cara transaksi ekspor impor. Jangan sampai Indonesia mengalami model defisit neraca transaksi berjalan yang menimbulkan efek ketidakstabilan perekonomian.


Daftar Pustaka


Abdurohman dan Rahadian Zulfadin, "Performance of Indonesia's Key Non-Oil Export During The Crisis : Value vs Quantity Movement", Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 6 Nomor 4, Badan Analisa Fiskal, Jakarta, 2002.

Arief, Sritua., "Defisit Perkiraan Transaksi Berjalan", Kompas, 15 Februari 1996.

Badan Analisa Fiskal, "Indikator Makro Ekonomi", Beberapa Terbitan.

Heriyanto, Tedi., "Defisit Transaksi Berjalan", UGM, Yogyakarta, 1999.

Lipsey, Richard G., "Pengantar Makroekonomi", Edisi Sembilan, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1992.


Disadur dari : http://forumm.wgaul.com/showthread.php?t=20002

http://iskandarzulkarnainm.blogspot.com/
  Read More..